Halo kawan-kawan penikmat kopi hitam dan gorengan hangat di warkop kesayangan kita semua. Ketemu lagi sama Mamang di sini. Sambil nunggu seduhan kopi tubruk larut, ada satu unek-unek yang dari kemarin bikin kepala Mamang cenat-cenut kalau mikirin berita di media sosial.
Belakangan ini, beranda HP Mamang sering banget nampilin video yang bikin miris: pelaku usaha kecil, mulai dari abang bakso sampai warung kelontong tetangga didatangi petugas pajak, bahkan kadang dikawal aparat berseragam. Rasanya tuh gimana gitu, ya? Kayak lagi nonton adegan kolonial, bedanya ini setting-nya di era modern.
Cermin Buram Masa Lalu yang Putar Balik ke Masa Kini
Kalau ngomongin soal tekanan dan upeti, Mamang jadi teringat sama satu film klasik yang luar biasa, yaitu Max Havelaar (1976). Buat yang belum tahu atau mau nonton ulang. Inti cerita dari Max Havelaar ini menyoroti bagaimana sistem kolonial Hindia Belanda menindas rakyat lewat rantai birokrasi dan pungutan yang kejam. Rakyat pribumi, khususnya di Lebak, Banten, pada masa itu diperas ganda: bukan cuma oleh penjajah asing, tapi juga oleh penguasa lokal (bupati/pamong praja) yang ketakutan kehilangan kedudukan. Hasil bumi dirampas, pajak ditarik tanpa kenal ampun, sementara rakyat kecil hidup dalam kelaparan dan kemelaratan abadi.
Lalu, apa hubungannya film jadul tahun 1976 ini sama realitas kita sekarang di tahun 2026? Jawabannya: Sangat relate, Kawan!
Hari ini, alih-alih penjajah Belanda, kita melihat pola serupa di mana negara terkesan sangat “maruk” mengejar setoran dari rakyatnya sendiri. Pertanyaannya, kenapa pemerintah kayak nggak sabaran banget narikin pajak dari usaha-usaha mikro? Untuk apa sebenarnya uang itu? Apakah sudah tepat sasaran, atau jangan-jangan cuma jadi bahan bakar gaya hidup mewah pejabat dan lahan korupsi baru yang tiada habisnya?
Pajak Tinggi, Timbal Baliknya Mana?
Sebagai sesama pelaku usaha kecil yang penghasilannya ibarat ombak di pantai, kadang pasang, lebih sering surut. Mamang pribadi ngerasa kalau aturan pajak belakangan ini sudah kelewat batas sih.
Sebenarnya, kita semua sebagai warga negara yang baik tidak pernah anti sama pajak. Asalkan jelas juntrungannya dan tepat sasaran.
Coba kita tengok ke negara-negara Skandinavia (seperti Swedia atau Norwegia). Di sana, besaran pajak emang terkenal tinggi. Tapi, warganya ikhlas lahir batin bayar pajak karena return atau timbal balik dari pemerintahnya jelas banget:
- Pelayanan kesehatan mutlak gratis dan berkualitas tinggi.
- Sekolah dari tingkat dasar sampai universitas digratiskan buat rakyatnya.
- Jaminan sosial hari tua yang layak.
Nah, kalau di Indonesia sekarang? Coba kita hitung bareng-bareng sambil ngopi. Kita makan kena pajak, belanja kebutuhan harian kena pajak, gajian dipotong pajak, kendaraan ada pajaknya, bahkan rumah yang kita tempati pun tiap tahun ditagih pajak bumi dan bangunan. Tapi apa yang kita dapatkan secara gratis dan paripurna? Berobat pakai BPJS masih harus antre subuh-subuh dengan birokrasi yang bikin darah tinggi, jalanan rusak di mana-mana, dan fasilitas publik masih jauh dari kata layak. Lah, uang pajak kita selama ini lari ke mana, Bro?
Dampak Serius: Investor Kabur, Rakyat Lebur
Kondisi ugal-ugalan dalam menarik pungutan dan regulasi fiskal yang amburadul ini bukan cuma bikin rakyat kecil kayak kita yang menjerit. Efek dominonya jauh lebih luas dan berbahaya bagi perekonomian nasional.
Ini juga jadi alasan utama kenapa banyak investor asing maupun lokal mulai berpikir ulang, bahkan terang-terangan menarik diri dari Indonesia. Buat apa meluaskan bisnis di sini kalau iklim usahanya diwarnai regulasi pajak yang tumpang tindih serta pungutan liar (pungli) liar di lapangan yang tidak terkendali? Kalau investor pada kabur, otomatis lapangan pekerjaan menyusut, pengangguran meroket, dan ujung-ujungnya ya balik lagi, rakyat kecil juga yang paling babak belur menanggung beban.
Pesan Mamang di Penghujung Gelas Kopi
Kisah Saijah dan Adinda dalam Max Havelaar adalah lambang kepedihan rakyat kecil yang terjepit di antara sistem kekuasaan yang lalim. Jangan sampai sejarah pahit itu terulang kembali dalam format modern, di mana rakyat kecil dipaksa “membayar” demi kelangsungan hidup sebuah sistem yang salah urus.
Sadar atau tidak, kita ini adalah Investor nomor satu negara yang menopang negara selama ini, sudah saatnya pembuat kebijakan duduk bersama dengan kepala dingin, mendengar suara dan membenahi sistem perpajakan yang adil. Pajak harusnya jadi alat redistribusi kesejahteraan, bukan alat penindasan baru.
Gimana menurut Kawan-kawan di warkop? Ada yang sepemikiran sama Mamang, atau mau nambahin unek-unek sambil nambah gorengan? Silakan, kopi masih panas, ruang diskusi kita masih terbuka lebar.
Trending Now
Nostalgia Pajak Ala Max Havelaar
